HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA PENYANDANG CACAT TUBUH

Pendahuluan

Abad global dan pasar bebas menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan siap bersaing dengan tenaga asing. Bagi penderita cacat tubuh, persaingan itu akan lebih berat lagi, karena bukan hanya bersaing dengan tenaga asing namun juga tenaga lokal yang tidak cacat. Secara psikologis mereka pun juga masih harus bersaing melawan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kecacatan yang ada dalam dirinya.

Peningkatan SDM bagi penderita cacat hingga kini belum memperoleh porsi yang diharapkan. Padahal jumlah penyandang cacat tubuh di DIY pada tahun 2004/ 2005 menurut catatan Kantor Wilayah Dinas Sosial DIY berjumlah 6656 orang. Koentjoro (2000) menyatakan bahwa pada kenyataannya penderita cacat ini justru semakin diposisikan sama dengan orang normal dan sistem telah membuat mereka semakin tidak berdaya. Fasilitas umum dan fasilitas kerja yang tersedia dimasyarakat belum di set up untuk kepentingan mereka. Aneh apabila orang cacat justru diminta untuk lebih menyesuaikan diri pada yang bukan cacat, namun keanehan ini telah menjadi kelumrahan di masyarakat kita.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) penyandang cacat Indonesia mendesak kepada semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban kuota tenaga kerja penyandang cacat. Adapun kuota yang dimaksudkan adalah seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Menakertrans No. 01.KP.01.15/2002 tentang penempatan tenaga kerja penyandang cacat yang mengatakan bahwa setiap perusahaan yang memiliki jumlah karyawan 100 orang atau lebih, wajib mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan atau kualifikasi pekerjaan atau kurang dari 100 orang jika perusahaan tersebut menggunakan teknologi tinggi. Demikian berita yang dikutip dari http://www.nakertrans.go.id tanggal 30 April 2002 yang lalu.

Kenyataan di atas paling tidak menggambarkan bagaimana kondisi yang dialami oleh para penyandang cacat di Indonesia. Kehidupan dunia bisnis seringkali para penyandang cacat tidak mendapatkan perhatian yang cukup bahkan cenderung terlupakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penyandang Cacat yang mengatur kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan, namun pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Dari sekitar 20 juta penyandang cacat yang ada di Indonesia, 80% tidak memiliki pekerjaan (www.nakertrans.go.id, 2002). Dengan kondisi demikian artinya para penyandang tersebut terpaksa harus menggantungkan hidupnya dari bantuan keluarga atau pun institusi tertentu, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi produktivitas kerja secara nasional.

Kecacatan pada dasarnya merupakan persoalan sosial yang butuh penanganan serius sebagaimana masalah sosial lainnya. Hal ini dikarenakan bukan saja karena kecacatan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja, namun juga karena jumlah penyandang cacat di negeri kita berbanding lurus dengan frekuensi konflik sosial politik yang marak terjadi akhir-akhir ini (Filed by http://www.cakfu.info, 2000). Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara layaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik (penyandang cacat mata/tunanetra dan penyandang cacat rungu/wicara), penyandang cacat mental (penyandang cacat mental eks psikotik dan penyandang cacat mental retardasi), penyandang cacat fisik dan mental (Undang-undang no.4 Tahun 1997). Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada penyandang cacat tubuh (tuna daksa). Tuna daksa adalah suatu keadaan cacat tubuh, cacat anggota badan atau cacat ortopedik sehingga pada penyandang cacat ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya kemampuan fungsi tulang, otot sendi maupun saraf-sarafnya.

Saat ini belum terpenuhi sarana dan prasarana atau aksebilitas bagi para penyandang cacat khususnya fasilitas umum seperti di terminal, gedung pemerintahan, rambu-rambu jalan raya, trotoar, objek wisata dll. ”Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi penyandang cacat hanya dapat diwujudkan manakala tersedia aksebilitas,” katanya sembari menyebut jika bekerja di sebuah perusahaan, mereka tak boleh didiskriminasikan. Bahkan, ada aturan 1 persen dari jumlah pekerja wajib diisi oleh penyandang cacat. Karena penyandang cacat memiliki keterbatasan, pemerintah wajib menyiapkan fasilitas umum bagi mereka. Misalnya untuk bisa menyeberang, diperlukan signal khusus di jalan raya. Jika hak-hak itu tak disediakan, sesungguhnya mereka bisa menuntut. Bahkan jika aksebilitas ini tak ada, mereka kurang mampu bersaing dalam dunia kerja (Bali Post, 19 Desember 2003). Kepercayaan diri yang rendah membuat penyandang cacat tubuh sulit berinteraksi sosial, hal ini akan berakibat sulitnya memperoleh pekerjaan. Karena dalam pekerjaan individu dituntut untuk berinteraksi dengan individu lain.

Hasil penelitian Koentjoro (2000), menyatakan bahwa sejumlah penderita tuna daksa pada dasarnya memiliki rasa percaya diri yang rendah dan ini semakin membuat adanya hambatan-hambatan interpersonalnya. Adanya hambatan psikososial, stigmatisasi karena kecacatannya inilah yang diduga menjadi penyebab ketidakpercayaan diri. Hal ini dapat kita pahami, sebab pada orang normal banyak kosmetika diproduksi dengan tujuan untuk menutupi kekurangan atau kecacatan. Sayangnya pada penderita cacat tetap saja dipandang sebagai beban masyarakat daripada SDM potensial.

Download Selengkapnya

Download Versi Lengkap

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: