HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DAN STRES PADA PEREMPUAN PEKERJA SENI

Pendahuluan

Elias dan Foucault (Arivia, 2004) mengungkapkan bahwa konsep privacy, self, dan berkembangnya erotisme merupakan bagian dari ciri pengalaman manusia moderen. Privacy mempunyai beberapa dimensi. Dimensi umum adalah memberikan ruang bagi individu untuk merealisasikan kegairahan-kegairahan subyektif sesuai dengan kebutuhannya sebagai manusia dewasa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan kegairahan-kegairahan seksual manusia dewasa dapat merugikan masyarakat. Karena persoalan seksual didefinisikan secara sosial maka di negara maju pembatasan-pembatasan perilaku seksual dibuat untuk kepentingan melindungi masyarakat berdasarkan hukum, ditambah maraknya beredarnya media-media pornografi di masyarakat luas yang tidak terkontrol menambah keyakinan anggota dewan untuk bisa mengontrol hal ini melalui undang-undang.
Perancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi diadakan untuk membatasi penyebaran dan perluasan hal-hal yang dianggap pornografi dan pornoaksi, baik itu melalui media, ataupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pornografi dan Pornoaksi yang marak belakangan ini tidak saja membawa korban (victim) orang dewasa tetapi juga anak-anak. Dalam kaitan ini, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tidak menyinggung sedikit-pun tentang masalah pornografi anak (child-pornography). Namun mengatur (senada dengan Convention on the rights of the Child 1989) bahwa anak wajib dilindungi dari ‘bahan-bahan dan material’ yang illicit dan membahayakan perkembangan jiwa dan masa depannya. Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang dapat membahayakan perkembangan jiwa anak (Fatmawati, dkk, 2006).
Diperlukan suatu dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memiliki klausul yang cukup melindungi pers dan khalayak dari penyalahgunaan pornografi. Undang-undang tentang Penyiaran No. 32 tahun 2002 juga tidak banyak mengatur dan melindungi khalayak penyiar dan pemirsa dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.
Secara fitrah manusia memang memiliki kebutuhan seksual dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambil hak dasar ini. Namun demikian, bagaimana menggunakan kebutuhan seksual ini agar tidak memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat luas, tentu saja perlu diatur. Sebagai perbandingan, USA yang memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung lebih ‘permissive’ dibandingkan Indonesia, misalnya, memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002. Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi.
Di Malaysia dan Singapura jarang terjadi kasus asusila karena masyarakat dan pemerintahnya tidak memberi sedikitpun ruang gerak pada pornografi. Pemerintah Hongkong dan Thailand juga menolak majalah Playboy. Maka sangat ironis bahwa pemerintah telah membiarkan terbitnya majalah Playboy versi Indonesia yang kini tampilan auratnya semakin berani, padahal negara RI menganut Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai butir pertama Pancasila, dan masyarakatnya dikenal religius oleh dunia internasional selama ini.
Reaksi dari masyarakat yang banyak diberitakan dalam media-media, terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok yang mendukung RUU merasakan ancaman bagi moralitas bangsa yang dirasa merosot, melihat banyaknya diberitakan kasus-kasus perkosaan akibat pengaruh media pornografi. Kelompok yang menolak menemukan banyak kejanggalan dan hal-hal yang kontroversial dalam rancangan undang-undang, terutama mengenai pengertian erotisme, seksualitas, sensual, pornografi dan pornoaksi.
Dilihat dari struktur, pasal-pasal yang perlu mendapatkan perhatian terutama yang tersebar di dalam Bab II mengenai larangan pornografi dan pornoaksi. Masalah pornoakasi dan rumusan larangan pornografi cukup mengkhawatirkan banyak pihak karena menyangkut persoalan karya seni atau karya cipta, yang telah tercipta dari realitas sosial yang sudah terbentuk lama. Berikut kutipan Pasal 4 RUU APP :
“Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.”
Terlihat jelas diabaikannya perbedaan persepsi yang bergulir di masyarakat. Kata-kata erotis dan sensual serta seksual dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor, jahat dan tidak bermoral. Padahal kata-kata tersebut bersifat netral dan tidak ber-konotasi dengan sesuatu hal yang didasarkan dalam RUU ini, yaitu pornografi.
Simpang siur interpretasi dan definisi pornografi jelas kendala utama, lebih-lebih jika wakil rakyat di DPR dalam mengkaji dan menafsirkannya tidak mengacu nilai-nilai moral dan keagamaan. Jika merujuk prinsip moralitas keagamaan, sudah jelas kita dituntut pulang ke hati nurani, karena instrumen ke-Tuhan-an inilah yang tidak pernah berbohong kepada siapa pun. Tanpa terbuka hati nurani, akibatnya kita tetap terjebak perdebatan dan pelacuran intelektual yang dalam konteks ini cenderung menjustifikasi pornografi/pornoaksi sebagai seni.

Download Selengkapnya

Download Versi Lengkap

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: