PERSEPSI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PADA KARYAWAN YANG BERESIKO TINGGI MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI PERTAMINA UP V BALIKPAPAN

Pendahuluan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan topik yang sering dibicarakan dalam dunia industri akhir-akhir ini. Penerapan K3 dalam perusahaan menjadi sangat penting karena K3 erat kaitannya dengan persoalan yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan fenomena yang cukup sering terjadi dalam dunia kerja, dan dapat terjadi baik pada pekerjaan di lapangan maupun di kantor.

Dasar hukum mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan telah diisyaratkan dalam UUD 1945. Pekerjaan dapat dikatakan memenuhi syarat kelayakan bagi manusia apabila keselamatan tenaga kerja sebagai pelaksana kerja terjamin. Kematian, cacat, cedera, penyakit, dan lain-lain yang terjadi akibat kecelakaan kerja bertentangan dengan dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, atas dasar landasan UUD 1945, lahir undang-undang tentang kesehatan dan keselamatan kerja (Suma’mur, 1987).

Salah satu undang-undang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang no.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan (Yayasan Keselamatan Kesehatan Kerja, 1983).

Kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan di Indonesia tidak terlepas dari peranan dua komponen penting, yaitu pemerintah dan perusahaan. Organisasi keselamatan kerja terdapat pada unsur pemerintah, dalam ikatan profesi, di perusahaan-perusahaan dan badan-badan konsultasi masyarakat. Pemerintah banyak berperan dalam pembinaan dan pengawasan dimana fungsi pembinaan ini meliputi pengawasan, pendidikan, penyuluhan, penggalakan kerjasama, pembentukan organisasi, pengujian dan penelitian. Perusahaan, sebagai komponen kedua melakukan penerapan dan praktik keselamatan kerja (Suma’mur, 1987). Umumnya, istilah keselamatan merujuk pada perlindungan mengenai kesejahteraan fisik seseorang. Tujuan utama program keselamatan kerja yang efektif di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan (Mathis & Jackson, 2001). Kedua komponen ini saling mengisi sehingga dicapai tingkat keselamatan di perusahaan yang setinggi-tingginya (Suma’mur, 1987).

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan di Indonesia belum bisa dikatakan maksimal. Standar keselamatan kerja di Indonesia sampai dengan tahun 2001 ternyata paling buruk jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Menurut laporan World Competitiveness Year Book dari International Labour Organization (ILO) 2001, Indonesia dicap terburuk dalam hal K3. Dari 27 negara peserta, Indonesia berada di urutan ke-26. Human Development Index (HDI) 2001 lalu juga hanya menempatkan Indonesia di peringkat ke-110 dari 173 negara (http://www.wartaekonomi.com. 05-08-05).

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang belum dilaksanakan secara maksimal di Indonesia juga terlihat dari masih banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia dan masih belum maksimalnya penanganan yang diberikan atas kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Persentase kasus kecelakaan kerja yang terjadi Indonesia sejak tahun 1999 hingga tahun 2004 dilaporkan menurun. Selama tahun 2004, tingkat kecelakaan kerja di Indonesia menurun 30% dibanding tahun sebelumnya. Namun, meski persentase kecelakaan kerja terhadap jumlah pekerja terus menurun, persentase korban yang meninggal dunia terhadap total kecelakaan kerja justru berfluktuasi (www.wartaekonomi.com. 05-08-05). Kendati mengalami penurunan jumlah, kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi.

Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang masih rendah di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan, mulai dari biaya, dasar hukum, alasan kepraktisan sampai pada tingkat kesadaran untuk melaksanakan K3 itu sendiri. Keselamatan kerja sendiri memiliki latar belakang sosio-ekonomis dan kultural yang sangat luas. Tingkat pendidikan, latar belakang kehidupan yang luas, seperti kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan lain-lain erat kaitannya dengan pelaksanaan keselamatan kerja (Suma’mur, 1987).

Indonesia mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam usaha memaksimalkan penerapan dan pelaksanaan K3 di dunia kerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain: tingkat kecelakaan kerja masih tinggi (rata-rata 17 orang meninggal setiap hari kerja), pelaksanaan operasional K3 di daerah cenderung tidak sesuai dengan standar, pelaksanaan pengawasan K3 tidak efektif karena sering tumpang tindih antarsektor industri, jumlah pengawas yang memiliki pendidikan spesialis K3 sangat terbatas (hanya 336 orang di seluruh Indonesia), bagi kebanyakan pengusaha pelaksanaan K3 dianggap sebagai biaya, Standar Pelayanan Mininum (SPM) K3 sudah ketinggalan jaman, dan masih rendahnya kesadaran safety (keamanan) di kalangan masyarakat (http://www.wartaekonomi.com. 05-08-05). Kesadaran akan keamanan yang masih rendah di kalangan masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab utama rendahnya standar penerapan K3 yang sekaligus menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia. Di mana-mana kita dapat melihat contoh dari rendahnya kesadaran ini, seperti pekerja bangunan yang tidak memakai tali pengaman atau helm, tukang las yang tidak memakai pelindung mata, petugas laboratorium yang tidak menggunakan masker atau sarung tangan, dan lain sebagainya.

Batubara (1988) menyatakan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi akibat faktor manusia berkaitan erat dengan kurangnya ketrampilan atau pengetahuan dan kurangnya kesadaran. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan kerja yang paling besar adalah manusianya, yaitu karena kurangnya kesadaran pengusaha dan karyawan sendiri untuk melaksanakan K3 (Batubara, 1988). Pernyataan tersebut bersesuaian dengan pendapat Haryono, anggota dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional (dalam Kompas, 22 Mei 2004) yang menyatakan bahwa di Indonesia, kesadaran mengenai pentingnya keselamatan kerja ini masih sangat rendah (http://www.kompas.com. 05-08-05).

PT. Pertamina merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang perminyakan dan pertambangan. Sejak awal berdirinya, Pertamina telah menerapkan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Pada awal berdirinya Pertamina, pemerintah telah menyoroti pentingnya pelaksanaan keselamatan kerja di Pertamina, terutama karena dalam kegiatan operasinya Pertamina menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar (minyak dan gas bumi), selain itu juga Pertamina menggunakan peralatan yang berteknologi maju (Yayasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 1983). Sejak perubahan Pertamina menjadi PT. Pertamina (PERSERO) yang berorientasi laba, Pertamina dituntut untuk mampu bersaing di pasar dalam maupun luar negeri, yang juga menuntut Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi dan petrokimia untuk menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal.

Download Selengkapnya

Download Versi Lengkap

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: